[Skripsi, Tidak Menentukan Kepintaran atau Kebodohan Mahasiswa]

[Skripsi, Tidak Menentukan Kepintaran atau Kebodohan Mahasiswa]

Skripsi itu bukan menentukan pintar atau tidak si mahasiswa.
Bukan.
Skripsi bukan masalah kebut-kebutan lulus.
Lulus cepat tidak sama dengan pintar.

Teman-teman. Skripsi itu seni menjalin komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Jika mahasiswanya udh mengerjakan skripsi dengan cepat, belum tentu si dosen pembimbing bisa membimbing dengan cepat. Faktor ekstern sangat mempengaruhi dari pihak mahasiswa dan dosen, misalnya kesehatan keduanya, masalah internal keduanya macam kuliah maupun urusan keluarga.

Jadi stigma masyarakat kalau yang lebih cepat atau lama mengerjakan skripsi berdasarkan pintar atau bodohnya mahasiswa saya sangat tidak setuju. Karna semua sangatlah berpengaruh dari keadaan mahasiswa dan dosen.

Oleh sebab itu, berdoalah agar urusan skripsi dilancarkan. Jangan lupa selalu berdoa untuk kesehatan diri sendiri dan dosen pembimbing. Serta doakan pula agar segala urusan pribadi dan dosen pembimbing dilancarkan. Dengan begitu, insyaallah skripsi kita akan lancar pula.

Balada pejuang skripsi.

Repository UNDIP Terbaik di Indonesia.

Anak UNDIP jangan bersedih.....
Tahukah kamu Repository UNDIP?

Kita mungkin acapkali merasa minder duluan jika berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain yang peringkatnya jauh lebih baik dari almamater kita Universitas Diponegoro.

Pengalaman ini pernah disampaikan oleh saluh satu alumni UNDIP yang saat ini bekerja disalah satu Perusahaan MNC. Ia menyatakan bahwa, lulusan UNDIP seringkali malu, kurang percaya diri dan minder duluan disetiap penyaringan kerja ditempat-tempat kerja yang top. Mereka minder duluan bertemu lulusan UI, UGM dan alumnus universitas lainnya.

Hal ini juga dibuktikan dengan peringkat UNDIP diberbagai lembaga yang hampir selalu menempatkan UNDIP bukan kedalam top 3 universitas terbaik di Indonesia. Harus kita akui bahwa top 3 universitas diberbagai lembaga survey selalu menempatkan UI, ITB dan UGM sebagai kampus terbaik di Indonesia dari banyak segi penilaiannya.

Namun, anak UNDIP tahukah kamu bahwa repository UNDIP dengan nama eprints.undip.ac.id menempatkan posisi nomer 79 di dunia, nomor 3 di Asia dan tentu Nomor 1 di Indonesia menurut webometrics repository pada tahun 2015?

Membanggakan bukan? Repository berguna sebagai tempat penyimpanan  karya-karya ilmiah yang sudah teruji keakuratannya.
Baru saja saya mengunjungi The Crystal of Knowledge (perpustakaan Universitas Indonesia) yang menurut saya perpustakaan tsb sangatlah luar biasa lengkap bukunya, nyaman dan gak pernah bosen berlama-lama disana. Saya seringkali berangan, suatu saat Perpustakaan UNDIP pasti akan sebaik UI. Pasti! Namun saya juga sangat merasa bangga bahwa Repository Undip menjadi yang paling terdepan di Indonesia. Bisa diakses secara mudah dengan sistem online dan saat ini memiliki puluhan ribu karya ilmiah.

Tahun 2014 lalu ditingkat asia, UNDIP berada di posisi 4. Ditahun 2015 tingkat asia menduduki posisi 3.

Pertanyaannya.
Apakah tahun 2016 posisi UNDIP akan terus meningkat? Atau malah menurun?

Mari kita dukung UNDIP sebagai universitas riset.. Jangan lupa kunjungi repository UNDIP!
Bangga terhadap almamater adalah keharusan.
Kami bangga menjadi mahasiswa UNDIP 👌🏻👌🏻👌🏻

Informasi : http://repositories.webometrics.info/en/world

04.01.2016
Kania - Mahasiswi Hukum

Menjadi Korcam KKN why not?

[Part I]

(Sepenggalm pengalaman manis saya ketika menjadi Koordinator Kecamatan KKN UNDIP Tim II, 2015)

Belum terlambat untuk menceritakan suka dan suka saya menjadi korcam (koordinator kecamatan). Kenapa saya tulis suka dan duka. Karna lebih banyak sukanya daripada dukanya :D. Kebetulan masa KKN Tim I 2016 akan dimulai nih, maka saya ingin menceritakan sepenggal pengalaman yang sangat berharga ketika saya menjadi korcam. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok perempuan menjadi korcam? Banyak yang menyanjung akan keberanian saya mengajukan diri, namun ada juga yang mempertanyakan saya. Seperti halnya : bukannya didalam Islam wanita tidak boleh menjadi ketua?. Hmmmm. Baiklah berikut ceritanya pada pertengahan Juni-September 2015.

Let’s start it......

Di Undip, KKN (Kuliah Kerja Nyata) harus diadakan dengan 2 rangkaian pembekalan. Yakni tingkat fakultas dan juga tingkat universitas yang mana masing-masing dilaksanakan 2 hari pembekalan.

Pada saat itu saya ingat benar ketika pembekalan KKN di fakultas saya. Seorang dosen menceritakan bahwa sangat jarang mahasiswa fakultas hukum yang dengan suka rela mengajukan diri menjadi korcam (koordinator kecamatan). Sang dosen melanjutkan bahwa dia berharap akan banyak mahasiswa dari fakultas hukum yang mau mengajukan diri menjadi korcam. Saat itulah saya merasa tertantang sekali. Fakultas Hukum, salah satu fakultas yang besar di Undip. Dimana calon sarjananya memiliki impian menjadi pemimpin-pemimpin besar dimasa depan, haruslah bisa memimpin mulai dari scoop yang kecil dan sederhana. Sejak saat itulah saya merasa terpanggil untuk membulatkan tekad bahwa saat pemilihan korcam kelak, saya harus menjadi korcam. Bukan karena saya hebat. Bukan juga karena saya pintar. Tapi saya sadar betul bahwa impian saya sebagai pemimpin kuat dimasa depan dapat saya asah dari lingkup yang sederhana. Sebagai tambahan, saat itu saya tengah menghadapi permasalahan yang cukup berat. Sehingga saya yakin bahwa menyibukkan diri adalah cara terbaik untuk memperbaiki suasana hati dan pikiran saya kembali jernih.

Waktu pembekalan KKN Universitas telah tiba...............

Pembekalan saat itu di FISIP. Saya mendapat Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dengan 91 anak, dikurangi 2 orang yang mengundurkan diri. Terdiri dari 4 fakultas.

Mulai dari kosan saya telah mempersiapkan visi misi saya (yang mungkin) akan ditanyakan jika saya mengajukan diri menjadi korcam kelak. Saya tulis dibuku catatan dengan berbagai kemungkinan pertanyaan yang kelak akan ditanyakan kepada saya terkait kesiapan saya menjadi korcam. Saya memang mempersiapkannya sangat matang sejak awal J.

DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) saat itu ada 2 yang telah hadir yakni : Bapak Zaenul dari FSM dan Ibu Sri dari FEB. Melihat DPL yang tidak ada satupun yang berlatar belakang FH tidaklah mengurungkan niat saya sedikitpun untuk tidak menjadi korcam. Sempat ibu dan bapak menceritakan bahwa nantinya, akan ada pemilihan Korcam. Selagi materi, saya kurang fokus dan memikirkan pemilihan korcam tsb. Saya deg degan. Ada rasa takut. Karna saya menyadari bahwa saya “mengajukan diri” dan bukan “ditunjuk”. Mengajukan diri berarti saya harus siap mehadapi segala tantangan didepan. Saya sadar betul bahwa tidak ada alasan bagi saya untuk melalaikan tugas saya sedikit dan sekecil apapun kelak. Saya harus sudah siap bahwa jika tidak ada yang membantu saya kelak, itu bukan karena kesalahan teman-teman lainnya. Melainkan itu semua karena salah saya yang mungkin terlalu percaya diri mengajukan diri menjadi korcam dan bukan “ditunjuk”.

Ibu Sri mengajukan pertanyaan pertama : “Siapa disini yang ingin menjadi korcam” . Langsung saja saya acungkan tangan tanpa keraguan. Kemudian Pak Zaenul menambahkan, kira-kira 2 tahun yang lalu pernah ada mahasiswi (seorang perempuan) yang menjadi kordes (koordinator desa) tapi bukan korcam , melainkan kordes.

Selanjutnya Bu Sri menanyakan saya dari fakultas mana, saya jawab fakultas hukum. Kemudian beliau menawarkan kembali silahkan untuk 3 fakultas lainnya (di kecamatan kami terdapat 4 fakultas) harap mengirimkan wakilnya untuk menjadi korcam. FEB, FSM dan FK pun mengirimkan wakilnya (seluruh wakilnya ditunjuk dan mencalonkan diri) ketiga calonnya pun seluruhnya laki-laki.. Untuk menciptakan pemilihan yang adil, Ibu Sri memutuskan untuk masing2 kandidat berkenalan dan menyampaikan visi dan misinya.

SAYA INGAT BETUL dengan niat yang tulus, saya menyampaikan visi dan misi saya yg sudah saya tulis sejak dari kosan hingga ke ruang pembekalan. Kurang lebih seperti ini:

“Assalamualaikum warrahmatullahiwabarakatuh, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Kania Rahma dari Fakultas Hukum angkatan 2012. Berangkat dari keinginan saya untuk bermanfaat bagi almamater tercinta Universitas Diponegoro, maka saya mengajukan diri menjadi Koordinator Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tahun 2015. Dengan harapan semoga kita semua dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Kecamatan Ngadirejo. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh”

Kemudian dilakukan metode votting. Alhamdulilah dengan niat dan keikhlasan, teman2 baru yang berlainan fakultas pun memilih saya sebagai suara terbanyak. Saya sadar, banyak yang meragukan kemampuan saya karna saya seorang perempuan. Tapi insyaallah , teman-teman dapat melihat ketulusan saya untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan saya dan bermanfaat bagi almamater sesuai visi saya.

Setelah pemilihan, saya diharuskan memilih BPH (Badan Pengurus Harian) yang bertugas membantu saya selama menjadi korcam. BPH terdiri dari seorang wakil, sekertaris, bendahara dan Humas. Seperti biasa, saya tidak mau menunjuk siapa yang akan membantu saya. Namun saya menawarkan , apakah ada yang ingin membantu menjadi BPH kepada forum kelas. Hasilnya? Yak tidak ada yang mau menjadi BPH (takut tugasnya berat kali ya hehehehe). Baik akhirnya Pak Zaenul menyerukan bahwa, ditiap desa wajib terlebih dahulu memilih 1 orang Kordes ditiap kelompok desa (terdapat 10 desa terpilih di Kecamatan Ngadirejo) dan 1 orang wakil koordinator desa. Akhirnya, 10 orang wakoordes tsb dikumpulkan dan dirembukkan saat itu untuk menjadi tim BPH. Alhamdulilah seluruh Koordes dan BPH saya terpilih bukan karna saya yang memilih, tapi hasil dari berembuk dan persetujuan serta keihklasan mereka. Semuanya laki laki ! Juga dari berbagai fakultas yang berbeda.

Berikut daftar BPH Kecamatan Ngadirejo:

Wakorcam = Bayu Agung (manajemen 2012)

Sekcam = Arindra (manajemen 2012)

Bencam = Bayu Tri Nugroho (manajemen 2012)

Humas = Adi Nugroho (Hukum 2012)

Pada saat itu juga saya diperkenalkan kepada Bapak Camat Ngadirejo yang datang , diundang langsung kedalam ruang kelas pembekalan untuk menceritakan kondisi Kecamatan Ngadirejo secara detail. Pak Zaenul memperkenalkan seperti ini : Bapak Camat ini Korcam Ngadirejo, namanya Kania, Perempuan Pak Korcamnya. Bapak Camatpun langsung menyalami saya hehehehe. Sosok camat yang baik hati sejak awal bertemu. Namun sayangnya, pada saat Bapak Agus (camat Ngadirejo) memberikan paparannya, saya bersama seluruh kordes diwajibkan mengikuti paparan dari BAPPEDA Temanggung mengenai kondisi Temanggung secara umum. Ketika menuju ruang BAPPEDA, salah seorang (bukan dari teman sekecamatan ataupun DPL) mengatakan : Kamu korcamnya? Apa tidak ada yang laki-laki?

Jujur saya kaget hehehe. Kenapa memang jika saya perempuan (dalam hati), tp alhamdulilah kata-kata itu menjadi motivasi dan pembuktian saya untuk bs menjadi seorang yang amanah pada saat penerjunan KKN besok.

Setelah terpilih menjadi Korcam.....................................

[Tunggu Lanjutan Part II :D ]

Anak Tembalang? Suka sama pisang?

Gue sendiri merupakan pecinta pisang beserta olahan-olahan lainnya. Oleh karna itu, gue merasa perlu berbagi info mengenai keberadaan pisang di Tembalang tercinta ini. Buat lo anak Tembalang pecinta pisang, gue bakal kasih tau rekomendasi olahan pisang yang lagi hits diTembalang dan akan tetap hits sepanjang masa (mungkin).

6. Pisang Biasa

Seperti judulnya, ini merupakan pisang murni tanpa olahan. Pisang biasa pada umumnya. Bisa kita makan kemana aja. Dapetinnya juga gampang. Bisa ditoko-toko sayur, toko buah, warteg sebelah kosan, burjo (kadang-kadang) atau disupermarket kayak Super In*o di Ngesrep. Pisang ini akan selalu menjadi hits sepanjang masa untuk pecinta pisang. Range harga tergantung jenis pisang. Cocok dimakan kapan saja.

5. Pisang Molen

Pisang molen juga jajanan sepanjang masa. Lo bisa dapetin ini dipenjual-penjual gorenganTembalang. Wujudnya yang mungil, bikin ketagihan banget. Range harga 500/buah atau 2000 buat 3. Cocok banget dimakan saat santai, ngerjain tugas atau kelaperan pas akhir bulan.

4. Jus Pisang

Jus pisang merupakan jus fav gue. Jus pisang juga tidak pernah mengecewakan, dimanapun kalian beli pasti rasanya selalu manis dan yum! Hampir seluruh penjual jus pasti menyediakan jus pisang, mulai dari jus deket Indoma*et, jus FH, jus bunderan, jus warteg dll. Kadang bisa dimix dengan buah lain dan bahkan or*o biskuit yg hits jadi berbagai macam makanan ini. Range harga kisaran 6000/7000. Cocok dimakan saat panas terik kemarau.

3. Es Pisang Ijo

Menurut wikipedia espi sejenis makanan khas kota Makassar. Pisang ijo berupa pisang yang dibalut dengan adonan tepung yang berwarna hijau dan cara memasaknya dengan mengkukus di sebuah dandang. Tepung berwarna dibuat dari tepung, air, pewarna hijau atau air daun suji dan air daun pandan. Es pi biasa gue panggil, cocok banget dimakan siang terik atau soresore. Lo bisa dapetin espi ini dijajanan depan Polines, bisa dimakan disana sambil duduk dibawah tiker atau dibawa pulang. Didepan polines sendiri ada 2 orang yang jual espi. Tp gue rekomendasiin yang jual Ibu-ibu. Soalnya dia ada macam varian rasa dan kayak selai gitu. Range harga 6000. Cocok dimakan siang dan sore hari.

2. Pisang Meleer / Cokpis Melted

Nah kalo pisang ini fav gue banget. Bentuknya kayak martabak, isi nya coklat cair+pisang yang digoreng. Ditembalang khususnya Banjarsari, ada 2 jenis penjual pisang coklat leleh ini Yang satu bermerek Pisang Meleer, yang satunya lagi bermerk Cokpis Melted.Tekstur luarnya yang agak keras namun renyah, sangat bertolak dengan isinya yang meleleh dan pisangnya yang lembek. Buat gue yang penasaran, gue cobain keduanya. Buat rasa, gue ga ngerasain bedanya sih. Sama aja ada pait pait nya gitu yaa sama lah kayak idup. Harganya juga sama, cukup 2000 rupiah aja. Biasanya gue beli 4 udah kenyang banget (abangnya selalu bilang 5 aja sekalian dan gue tetep kekeh ga mau). Abang-abangnya juga sesama komunikatif (mungkin 1 manajemen) abis cara pemasarannya sama. Selalu nanyain: Baru pulang? abis kuliah? Blablabla. Pisang leleh ini buka sehabis maghrib sampe habis.

1.    Pisang Keju

Nah pisang yang ini lagi hits bgt parahhhh. Selain rasanya yang enak, isinya juga banyak. Sesuai namanya, ini merupakan pisang goreng yang dipake taburan keju. Lokasinya deket bgt sm kos gue di Bulusan, makannya tiap malem pasti gue antri buat beli ini. Tekstur pisangnya yang lembut banget, Ditambahkan pula susu kental manis coklat dan putih sebagai tambahan. Awal bulan Oktober lalu, gue masih beli 7000 perkotaknya, mungkin karna terlalu laris skrg si penjual menaikkan harganya jadi 8000/kotak. Temen gue di Ngesrep aja pada nyari sampe kesini. Bahkan barusan, barusan aja gue liat anak akpol nungguin beli pisju ini juga. Yang beli beragam, bahkan kebanyakan lebih dari 1 kotak. Ada yang beli 2, 3 kotak. Penjual ini buka dari maghrib sampe malem (pernah gue liat jam 23 msh buka).

Itulah rekomendasi ttg dunia perpisangan di Tembalang. Semua jenis pisang merupakan favorit gue. Tp kalo masalah selera, gue memilih nomor 2 alias pisang coklat leleh.

Jangan lupa visit kaniarahmanureda.blogspot.com

Lalu, mana pisang favoritmu?

KAPITA SELEKTA HUKUM INTERNASIONAL

Perbandingan Trail Smelter Case, Corfu Channel Case dan Kabut Asap Riau

	TRAIL SMELTER CASE	CORFU CHANNEL CASE	KABUT ASAP RIAU
POKOK SENGKETA	Trail adalah kota di distrik British Columbia. Pusat peleburan timah dan besi pada zaman kekuasaan Inggris. Teck Cominco Metals merupakan perusahaan pupuk milik warga negara Kanada yang dioperasikan di dalam wilayah Kanada, dekat sungai Columbia, lebih kurang 10 mil menjelang perbatasan Kanada-AS. Cerobong setinggi 120 m dibangun dan mengeluarkan gas SO2 ke arah lembah Sungai Columbia. Jarak 10 km dari US border (wilayah Washington). Sekitar tahun 1920an-1930an, emisi yang dihasilkan perusahaan ini meningkat sangat tajam. Emisi tersebut menyebarkan bau logam dan seng yang sangat menyengat. Pada tahun 1930 jumlah emisi tersebut mencapai lebih dari 300 ton sulfur setiap hari. Emisi tersebut, karena terbawa angin, bergerak ke arah wilayah AS melalui lembah sungai Columbia dan menimbulkan berbagai akibat merugikan terhadap tanah, air dan udara, kesehatan serta berbagai kepentingan penduduk Washington lainnya Tak kunjung berakhir, akhirnya kasus ini beralih menjadi kasus privat/perdata. AS mengajukan klaim kerugian kepada Kanada. Tahun 1928 ke2 pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Interational Joint Comission yakni suatu badan adminsitratif yang dibentuk berdasarkan Boundary Waters Treaty 1907. Badan itu tidak mempunyai yurisdiksi terhadap masalah-masalah pencemaran udara dan sesungguhnya hanya mempunyai yurisdiksi terhadap sengketasengketa yang berkaitan  perbatasan Tidak puas dengan putusan IJC, AS kembali mengajukan klaim kepada Kanada. Akhirnya disepakati untuk menyelesaikannya kembali melalui Trail Smelter Arbitration dengan mengikutsertakan pihak ke3, yaitu Belgia dan para ilmuwan. Peningkatan jumlah emisi pada kurun 1924 – 1927 menimbulkan polusi berlebihan di daerah Washington;Hampir 15 tahun proses penyelesaian (1927 – 1941).	Pihak yang bersengketa adalah Inggris dan Albania. Selat Corfu berada dalam wilayah perairan Albania. Insiden pertama yaitu pada 15 mei 1946, 2 kapal Inggris, HMS Orion dan HMSSuperb menyeberangi selat Corfu. Ketika sedang menyeberangi selat, keluar api dari daerah pertahanan yang terletak di pantai Albania. Meskipun tidak menderita kerugian, Pihak Inggris meminta Albania untuk menyatakan permintaan maaf, namun Albania mengklaim bahwa Pihak Inggrismemasuki wilayah territorial Albania tanpa ijin. Kemudian, pada 22 Oktober 1946, kapal Inggris, Saumarez dan Volage kembalimelintas di Selat Corfu dan menabrak ranjau-ranjau laut yang tersebar di sepanjangSelat Corfu. Hal ini menyebabkan kapal Inggris tersebut rusak, 44 orang tewas, 42 orang luka-luka. Antara 42 atau 43 yang tewas adalah awak kapal Saumarez. Inggris meminta ganti kerugian kepada Albania, namun Albania menghiraukannya.Akhirnya kasus ini dibawa ke ICJ	Sering kita mendengar banyaknya kasus kebakaran hutan diwilayah Indonesia. Kebakaran ini terjadi hampir disetiap tahunnya dimusim kemarau. Salah satu kasus yang paling merebak ialah kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau. Hal ini menjadi sangat ramai dibicarakan karena mencakup wilayah kedaulatan negara lain sebagai imbasnya yakni Singapura dan Malaysia. Timbul berbagai macam masalah akibat kebakaran ini, diantaranya kabut asap dan polusi udara (pencemaran udara). Berbagai pihak meng-klaim berbagai penyebab dari kebakaran hutan ini. Seperti karena pengaruh cuaca/iklim dimusim kemarau atau bahkan karena ulah manusia/perusaahan yang sengaja membakar hutan tersebut agar lahan tersebut segera kosong. Pencemaran udara lintas batas ini membuat Malaysia dan Singapura mengajukan protes keras kepada pemerintah Indonesia yang dianggap tidak mampu mengatasi masalah ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan uupaya seperti permintaan maaf secara resmi. Namun tampaknya negara Singapura dan Malaysia tidak cukup puas dengan hanya sekedar minta maaf, melainkan mengharapkan tindak lanut agar hal tersebut segera diatasi dan tidak terulang lagi dikemudian hari.
KETENTUAN YANG DILANGGAR	1928 – InternationalJoint Commission, badan adm. dbentuk b’dasar Boundary Water Treaty 1907; Tdk pnya yurisdiksi thdp mslh2 pencemaran udara, hnya yurisdiksi trhdp sengketa yg tkait dgn perairan pbatasan antar dua negara; 1931 – fact finding: kerugian hingga US $ 350.000 à Canada setuju n bayar; 1933 – terulang lagi, US tuntut US $ 2 juta; Dibentuk Arbitrase khusus Kanada telah melanggar prinsip tanggung jawab negara yang salah satunya merupakan teori risiko. Menurut teori risiko Kanada harus bertanggung jawab atas tindakan pihak teck cominco yang telah membahayakan orang lain karena pemerintah Kanada merupakan pihak yang memberikan izin atas berjalannya kegiatan tersebut. Kanada juga melanggar prinsip bertetangga yang baik dimana limbah atau emisi miliknya mengalir dan memberikan dampak negatif kepada AS.	Albania Albania telah melanggar ketentuan hak lintas damai yang dimiliki Inggris serta doktrin tanggung jawab negara karena telah lalai dengan tidak memperingati 2 kapal milik Inggris bahwa terdapat ranjau di wilayahnya (terusan corfu) yang akan dilintasi oleh kapal tersebut. Inggris Inggris melanggar kedaulatan Albania dengan melakukan pembersihan terhadap ranjau yang ada di sekitar terusan corfu	Indonesia telah melanggar bermacam peraturan dan prinsip atas kasus ini diantaranya Hukum lingkungan internasional mengatur bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negaranya. Pasal 5 butir 1 Undang- Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Demikian pula Deklarasi Universal PBB mengenai Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya. Tanggung jawab negara terhadap akibat-akibat dari tindakannya terhadap negara lain dan hak-hak negara terhadap lingkungan ditegaskan pula dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm tahun 1972. Prinsip 21 Deklarasi Stockholm (Resolusi MU No. 2992 (XXVII)) 15 Desember 1972) menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya dan bertanggung jawab agar kegiatan eksploitasi yang dilakukan didalam wilayah atau di bawah pengawasannya tersebut tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan terhadap negara lain. Pasal 194 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu bahwa Negara harus mengambil yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada di bawah yurisdiksinya atau di bawah pengawasannya dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak mencemari wilayah negara lain. Prinsip 22 Deklarasi Stockholm berkaitan dengan masalah tanggung jawab dan kompensasi bagi para korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh kegiatan di dalam wilayah yurisdiksi atau di bawah pengawasan suatu negara
DASAR PUTUSAN	IJC: Kanada diwajibkan membayar uang ganti rugi kepada AS sebesar US$350,000 serta membatasi emisi sulfur dioksida yang dihasilkannya. Arbitrasi: • Kanada kembali harus membayar uang ganti rugi kepada AS sebesar US$78,000 Mewajibkan Canada untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul pada masa-masa selanjutnya (to prevent the future damage) serta menurunkan emisi pada tingkat yang tidak melampaui ambang batas (acceptable level) • Apabila terjadi hal yang sama dikemudian hari, Kanada siap untuk memberi kompensasi kepada AS sesuai dengan putusan pengadilan.	Mahkamah Internasional menetapkan bahwa Albania bertanggung jawab terhadap Kerugian yang diderita pihak Inggris .Albania dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan ranjau-ranjau laut di sepanjang SelatCorfu tanpa memberitahukan pihak Inggris. Hal ini karena Inggris mempunyai hak lintas damai untuk melintasi wilayah territorial Albania.. Albania wajib mengganti kerugian yang diderita pihak Inggris. Dan pengadilanmemutuskan Albania wajib membayar ganti rugi atas rusaknya saumarez dan rusaknyakapal Volage, serta atas kematian awak kapal Inggris, dengan total kompensasi sebesar 843,947 . Untuk tindakan pada bulan Oktober, Inggris tidak melanggar kedaulatan dari Albania,tetapi untuk tindakan pada Inggris pada bulan November dinyatakan bahwa Inggris bersalah telah melanggar kedaulatan Albania.		Singapura mengambil sikap netral dengan membantu Indonesia lewat program penyuluhan kebakaran hutannya, sedangkan Malaysia mengambil sikap yang pasif dengan mengembalikan tanggungjawab permasalahan ini kepada Indonesia. Jika melihat prinsip pertanggungjawaban secara internasional terutama dalam kasus pencemaran lingkungan maka kasus pencemaran dapat dilihat sebagai kasus yang universal. Artinya, prinsip-prinsip yang berlaku disini adalah prinsip-prinsip atau kebiasaan hukum internasional. Indonesia beserta ke5 anggota ASEAN melakukan kerjasama internasional untuk mencegah maupun menanggulangi masalah ini, diantaranya: • Melakukan pertemuan rutin 3x dalam setahun untuk memonitor serta mencegah polusi asap • Mengatasi masalah polusi asap secara nasional, transnasional maupun internasional

POSITION PAPER DIPONEGORO MODEL UNITED NATION 2015

ROHINGYA CASE

                                       KINGDOM OF THAILAND                                               

                                     Social, Humanitarian and Cultural Committee                        

KaniaRahmaNureda

Faculty of Law UNDIP

Against for the Rohingyaethnic is never solved. Myanmar thought that Ethnic Rohingyais not part of the citizens and considers that the ethnicare illegal immigrants who came from neighboring countries to the Myanmar (based on 1982 Citizenship Law). But on the other hand, many countries consider that discrimination even human rights for  ethnicRohingya continues over time based on the minority groups embraced Islam, a different race, color etc. With continued pressures, ethnic Rohingya go out from Myamnar as the sea sailing with boat to many countries to seek asylum. Variety of rejection and acceptance on humanitarian grounds from many countries foundby the Rohingya ethnic.

Earlier, Deputy Minister of Defence of ThailandUdomdejSitabutr said that Thailand is not a country of destination of immigrants from Myanmar and Bangladesh. As a country which joined the ASEAN, Thailand agreed to solve the Rohingya ethnic. Indonesia and Malaysia and Thailand have agreed to continue to provide humanitarian assistance for seven thousand irregular migrants at sea. Thailand held a special meeting to discuss the exodus of thousands of immigrants from Myanmar and Bangladesh with Malaysia and Indonesia in the Wednesday, May 20, 2015 and the result: "The Thai government said it would not return the immigrants who were stranded in Thailand waters into the sea"

            Despite delivering assistance, Thailand reluctant to provide shelter because it has been burdened with immigrants from Myanmar. If Rohingya want to seek asylum in Thailand, then they will be charged as illegal immigrants, under the laws in force in Thailand. Here, the kingdom of Thailand to take measures to support the United Nations in order to provide a solution to the ethnic Rohingya can live on humanitarian grounds.

In February 2014: Thailand announces it has deported around 1,300 since November 2013 Rohingya refugees back to Burma / Myanmar, blatantly violating international humanitarian law.

In 20 May 2015: The Government of Indonesia, Malaysia and Thailand have agreed to continue to provide humanitarian assistance to seven thousand irregular migrants at sea. Thailand has been sending navy ships to patrol and provide humanitarian assistance to the Rohingya refugees who are still bobbing in the Andaman Sea, located in the southeastern Gulf of Benggala. If they are sick, Thailand will take care of them. But if they want to go to other countries, they can. Thailand can not force them to do anything. Assistance such as providing humanitarian aid such as clean water, food, medicine, and other necessities. In fact, prepared to provide fuel for those who plan to continue traveling to the anotherplace.Thailand has held a special meeting to discuss the exodus of thousands of immigrants from Myanmar and Bangladesh with Malaysia and Indonesia, which is the result: "The Thai government said it would not return the immigrants who were stranded in the waters of Thailand to the sea ". Despite delivering assistance, Thailand reluctant to provide shelter because it has been burdened with immigrants from Myanmar

In May 29, 2015, Thailand organized a meeting in Bangkok to discuss immigration issues in the Indian Ocean. The meeting was attended by dozens of countries, two observer countries and three international organizations. The result: the Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs of Thailand, NorachitSinhaseni, in the document there is a final statement included a paragraph that contains a call to overcome the factors in the area of ​​origin of illegal immigrants. Including, promote full respect for Human Rights. Including an increase in the economic field. In that document does not mention at all the country of Myanmar. "Myanmar also agreed with the contents of the document.

Rohingya ethnic are stateless. So the discrimination act will be very vulnerable to human rights and violations occur. Their survival is not guaranteed. And the many indications of illegal immigrants has made them suspected to be victims of human trafficking.

About Meeting between Indonesia, Malaysia and Thailand in Kuala Lumpur resulted in an agreement to hold seven thousand immigrants from Bangladesh and Myanmar Rohingya Muslims. Indonesia and Malaysia Expressed Also the international community should provide financial assistance, and carry out the Repatriation within one year.

The lack of response and attention to the countries on this issue is causing this problem, relying on a handful of countries. Thus Spake, a handful of Reviews These countries feel inadequate and worried about the many problems that will hit as: health of immigrant, human trafficking concerns of ethnic and cultural differences with that country which visited by Rohingyaethnic , and some country worried about the security of the country.

Kingdom of Thailand would like to propose Several principles and Efforts in addressing international concerns on solveRohingya case to:

1. The countries associated with the immigrant must work together "to combat smuggling and human trafficking  to prevent large-scale migration in Southeast Asia"

2. ASEAN is committed to providing humanitarian assistance and urged the international community to provide humanitarian assistance and urge the international community to provide protection against illegal immigrants adrift at sea

3. Protection against illegal immigrants at sea based on the basis of international burden sharing and in accordance with the domestic law of each country.

4. Need for the establishment of a medium-term solution and a sustainable long-term solutions to deal with cases of illegal immigrants.

5. The State of origin, transit and destination countries, and the international community must work collectively to solve this problem so it does not become a burden a single country.

6. Routine meeting to discuss the progress of regional cooperation in preventing and solving the problem of illegal immigrants in Southeast Asia in a concrete and sustainable.

To R2P against Myanmar, should mention again about the "Treaty-based mechanism". Based on this mechanism, Myanmar as a state party to CEDAW and the CRC can be penalized of both these committees, but only limited in the issues of women and children only, so do not cover the whole ethnic Rohingya.

About statelessness, SOCHUM have the opportunity to cooperate with other UN such subsidiary organs and ad-hoc committees. SOCHUM can provide input to the UN Human Rights Council and the UN Office of the High Commissioner for Human Rights regarding discrimination and the absence of ethnic Rohingya citizenship status and the UN Office of the High Commissioner for refugees in order to prevent any illegal immigrant to other countries, especially the ASEAN region.

SOCHUM should continue to monitor the results of the verification conducted UNHCR and IOM about the immigrant status clearly.

We believe that our proposal will be in hand with the ongoing work of Social, cultural and humanitarian committee in Realizing the idea of ​​the importance of humanity, free from discrimination and illegal immigrant.

We realize that solving the problem of ethnic Rohingya refugees who sailed into every aspect of the country can not be achieved only by a single effort of the countries due to sovereignty issues involving various countries, therefore Keeping in mind the needs of international Efforts as a whole in Realizing the issue to be resolved together.

Kingdom of Thailand hopes for the discussion and resolution from the committee states in the world, especially ASEAN members must participate to help in the completion of this and has a concrete and sustainable solutions to the problems that have been going on for years can be resolved. Rohingya is one that affects not only Myanmar, but all of ASEAN as well. Yet still conspicuously absent from the agenda of the ASEAN summit. ASEAN and the UN can and should do more.

PERAN ETIKA DALAM PENEGAKKAN HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) karena bertujuan menegakkan hukum & keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ironisnya profesi yang semestinya dapat secara adil menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di negeri ini kerap mendapat sorotan negatif dari masyarakat.Hal itu disebabkan banyak profesional hukum yang kurang mendalami atau menjiwai secara sungguh-sungguh kode etik dari profesi hukum yang dijalankan.

Sebuah Profesi Hukum yang senyatanya bukanlah suatu profesi yang baru lahir.dimana profesi ini dituntut untuk melayani masyarakat yang bermasalah dalam hukum, menegakkan keadilan, serta menjawab tekanan globalisasi dunia. Dari pada itu dalam perkembangannya profesi hukum di Indonesia selalu di temukan masalah dalam perjalanannya.

Oleh sebab itu, seorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, dan ia tidak akan menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi, sebab tugas profesi tersebut merupakan tugas kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat dan harkat manusia.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimanakah peran profesi hukum bagi penegakkan hukum?

2.      Bagaimanakah peran etika dalam profesi hukum?

BAB  II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian-Pengertian

1.      Pengertian Etika

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno.Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethossedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan.

Kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000), mempunyai arti :

1.      Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);

2.      Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

3.      Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar,salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

2.      Pengertian Profesi

Profesi sendiri berasal dari bahasa latin “Proffesio” yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

3.      Pengertian Etika Profesi

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi.Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia.

Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama, (Anang Usman, SH., MSi.)

Prinsip dasar di dalam etika profesi :

1. Tanggung jawab

2. Keadilan.

3. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

4. Prinsip Kompetensi,melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan

5. Prinsip Prilaku Profesional, berprilaku konsisten dengan reputasi profesi

6. Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi

4.      Pengertian Profesi Hukum

Profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya.Diantara para sarjana belum ada kata sepakat mengenai batasan sebuah profesi.Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya suatu standar (yang telah disepakati) secara umum mengenai pekerjaan atau tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut.

Darji Darmodiharjo dan Sidharta mengemukakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan dan memiliki serta memenuhi sedikitnya 5 (lima) persyaratan sebagai berikut

A.    Memiliki landasan intelektualis

B.     Memiliki standar kualifikasi

C.     Pengabdian masyarakat

D.    Mendapat penghargaan di tengah masyarakat

E.     Memiliki organisasi profesi

Begitu juga halnya dengan profesi hukum. Setiap profesi hukum mempunyai fungsi dan peranan tersendiri dalam rangka mewujudkan pengayoman hukum berdasarkan Pancasila dalam masyarakat, yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (memenuhi asas legalitas dalam Negara hukum)

Jadi, Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam ketetapan MPR II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara untuk mewujudkan keadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar dan tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial. Hal ini dikarenakan keadilan adalah kebutuhan dasar manusia dan keadilan merupakan nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dari  martabat manusia. Oleh sebab itu, profesi hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing harus senantiasa menyadari bahwa dalam proses pemberian pengayoman hukum, mereka harus saling isi-mengisi demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan soul Negara kita yang bersifat integralistik dan kekeluargaan

B.     Profesi Hukum Bagi Penegakkan Hukum di Indonesia

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution).Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan pengakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa pengacara dan hakim. Sehingga seorang profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagaimana penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri.Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (institutionalized). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

Oleh sebab itu, profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya. Para profesional hukum itu antara lain meliputi:

a.       Legislator

b.      Perancang Hukum (Legal Drafter)

c.       Advokat

d.      Notaris

e.       Pejabat Pembuat Akta Tanah

f.       Polisi

g.      Jaksa

h.      Panitera

i.        Halim, dan

j.        Arbiter atau wasit.

Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya.Di samping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut.Agenda pengembangan kualitas profesional di kalangan profesi hukum ini perlu dipisahkan dari program pembinaan pegawai administrasi di lingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut.Seperti di pengadilan ataupun di lembaga perwakilan rakyat.Dengan demikian, orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan.Dengan demikian, orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan. Di samping itu, pembinaan kualitas profesional aparat hukum ini dapat pula dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan sebagainya. Di samping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat.Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti; Kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan.

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (law socialization and law education). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan profesi hukum sebagai profesi yang mulia. Profesi hukum sebagai profesi yang mulia (officium nobile) harus didasarkan pada KEJUJURAN, KEBENARAN, dan KEPEKAAN untuk segala permasalahan sosial yang ada, bukan saja hukum harus diterapkan, melainkan juga keadilan harus ditegakkan. Apalah artinya seorang aparat hukum yang pandai, terampil, luwes, dan murah senyum kalau ia tidak jujur, perilakunya tidak benar, serta sikap etisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi moral, apalagi dari segi agama. Maka dari itu perlunya etik profesi menjadi suatu syarat yang bersifat conditio sine qua non dalam profesi hukum

C.    Peran Etika dalam Profesi Hukum

Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksankan oleh aparatur hukum dalam pemerintahan suatu negara. Kalau diadakan penelusuran sejarah, maka akan dapat dijumpai bahwa etika telah dimulai oleh Aristoteles, hal ini dapat dibuktikan dengan bukunya yang berjudul ETHIKA NICOMACHEIA. Dalam buku ini Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yaitu memperhatikan orang lain dengan demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya manusia itu zoon politicon.

Etika profesi hukum ialah Ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat Indonesia. Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika dikalangan aparat penegak hukum, dapat dilihat pada saat para aparat penegak hukum yang hanya mementingkan uang, popularitas, dan mengabaikan kepentingan umum, yang mana hal ini tentunya merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia

Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum sehingga menyebabkan konsorsium ilmu hukum memandang perlu memiliki etika dan moral oleh setiap profesi hukum, apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin marak diperbincangkan dan menjadi wacana publik yang sangat menarik. Dengan adanya etika profesi hukum diharapkan lahirlah nantinya sarjana-sarjana hukum yang profesional dan beretika.Pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan khususnya dalam bidang itu, oleh karena itu setiap profesional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum. Untuk itu tentunya memerlukan keahlian dan berkeilmuan

Seseorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia profesional hukum tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembangan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat.

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi hukum kita harus mengutamakan etika dalam setiap berhubungan dengan masyarakat khususnya warga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Selain itu dalam pelaksanaan tugas profesi hukum itu selain bersifat kepercayaan yang berupa hablun min al-nas (hubungan horizontal) juga harus disandarkan kepada hablun min Allah (hubungan vertikal), yang mana hablun min Allah itu terwujud dengan cinta kasih, perwujudan cinta kasih kepada-Nya tentunya kita harus melaksanakan sepenuhnya atau mengabdi kepada perintah-nya yang antara lain cinta kasih kepada-nya itu direalisasikan dengan cinta kasih antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan melahirkan motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengemban tugas yang pada hakikatnya merupakan amanah profesi hukum. Dengan itu profesi hukum memperoleh landasan keagamaan, maka ia (pengemban profesi) akan melihat profesinya sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata.

Dari uraian diatas terlihat betapa eratnya hubungan antara etika dengan profesi hukum, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan ketertiban, kedamaian yang berkeadilan yang merupakan kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sebab dengan situasi ketertiban dan kedamaian yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya, dan tentunya dalam situasi demikian pulalah proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapakan. Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari harkat dan martabat manusia. Hukum, kaidah, peratuiran-peraturan, norma-norma, kesadaran, etika dan keadilan selalu bersumber kepada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah sebagai titik tumpu,  serta muara dari hukum. Sebab hukum itu sendiri dibuat adalah untuk manusia itu sendiri.

Oleh sebab itu etika yang didasari Agama dan Pancasila merupakan sebuah solusi dalam penyelengaraan, penegakan, perdamaian, untuk terwujudnya keadilan yang harus selalu diupayakan oleh para pengemban profesi hukum sebagai profesi yang mulia.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Profesi hukum merupakan sebuah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara yang mempunyai fungsi dan peranan tersendiri dalam rangka mewujudkan pengayoman hukum berdasarkan Pancasila dalam masyarakat, yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangannya profesi hukum selalu mendapat sorotan dengan menurunnya profesionalisme aparatur hukum dalam penegakkan hukum yang berkeadilan.Banyak persoalan-persoalan yang di hadapi aparatur hukum yakni kualitas pengetahuan bidang ilmu hukum, terjadinya penyalahgunaan profesi, kecendrungan profesi menjadi kegiatan bisnis, serta kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial. Oleh sebab itu, profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya dengan meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut maka diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut

Karena itu Profesi hukum sebagai profesi yang mulia (officium nobile) harus didasarkan pada sebuah KEJUJURAN, KEBENARAN, dan KEPEKAAN untuk segala permasalahan sosial yang ada, bukan saja hukum harus diterapkan, melainkan juga keadilan harus ditegakkan. Oleh sebab itu etika merupakan salah satu solusi dalam penyelengaraan, penegakan, perdamaian, untuk terwujudnya keadilan yang harus selalu diupayakan oleh para pengemban profesi hukum sebagai profesi yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

K. Lubis, Suhrawardi. 1994. Etika Profesi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika

Sahetapy, J.E. 2009. Runtuhnya Etik Hukum. Jakarta : Kompas

Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

Sumaryono. 1995. Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum). Yogyakarta : Kanisius

Website

http://fungsietikabagiprofesihukum.com

http://peranpelakuprofesihukumdiIndonesia.com

https://yanhasiholan.wordpress.com/2013/10/16/pengertian-etika-profesi-dan-etika-profesi/

http://idrusonly.blogspot.com/2015/04/etika-dan-tanggung-jawab-profesi-hukum.html

http://pipi-megawati.blogspot.com/2011/09/etika-profesi-hukum.html

http://jaudi.blogspot.com/2014/09/etika-dan-tanggung-jawab-profesi.html

http://devillzone.blogspot.com/2013/10/etika-profesi-hukum.html

http://unhaslaw.blogspot.com/2014/09/makalah-etika-dan-tanggung-jawab-profesi.html

http://04hairullah.blogspot.com/2012/12/etika-profesi-hukum_19.html